Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Polemik tunjangan dan fasilitas anggota DPRD Kuningan terus menuai sorotan publik. Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang menyebut seluruh kebijakan telah sesuai aturan dan berdasarkan kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Pentolan Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Santos Johar, angkat bicara.
Santos menilai klarifikasi tersebut belum menyentuh substansi utama yang menjadi kegelisahan masyarakat, yakni soal transparansi dan rasa keadilan dalam penetapan tunjangan.
" naik atau turunnya tunjangan agar di buka rumusnya ?” tegas Santos.
“Kalau memang berdasarkan appraisal, buka ke publik. Jangan berhenti di istilah ‘sudah dihitung KJPP’. Masyarakat berhak tahu metodologi, lokasi survei, sampai standar harga yang dipakai,” ujarnya.
Lebih tajam lagi beredar issue akan ada penurunan tunjangan karena penyesuaian kondisi ekonomi, apakah benar? Apakah dprd berkenan dan eksekutif berani?tarik ulur ini menjadi menarik ketika ekskutif juga berkutat dalam masalah TGR di LHKPN 2023.
Ia menilai polemik kepentingan ini menimbulkan kecemburuan sosial, terlebih di tengah realitas masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan, bahkan belum memiliki hunian yang layak.
Sudah saatnya eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan program yang berpihak kepada masyarakat luas.
Saatnya mengalah untuk kepuasan publik serta membangun komitmen tinggi dalam setiap anggaran apbd
FORMASI pun mendesak DPRD Kuningan untuk mengambil langkah konkret guna meredam polemik yang terus berkembang.
“Kalau ingin masalah ini selesai, bukan dengan klarifikasi normatif, tapi dengan tindakan nyata,” tegasnya.
/Red
