Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Menjelang Bulan Suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kuningan dikabarkan akan segera melaksanakan pengisian sejumlah jabatan kosong serta mutasi rotasi pejabat struktural, khususnya untuk Eselon II. Kebijakan ini akan dilakukan setelah surat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi diterbitkan.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa mutasi rotasi dalam waktu dekat akan difokuskan pada Eselon II, sementara untuk Eselon IV direncanakan menyusul pada waktu yang berbeda.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Wartawan Kuningan (FORWAKU) Dodo mengingatkan Baperjakat, BKPSDM, dan Bupati Kuningan sebagai pemegang kewenangan penuh agar pelaksanaan mutasi–rotasi dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional.
“Kami mengingatkan agar mutasi Eselon II terbebas dari kepentingan politik maupun praktik-praktik yang tidak profesional, termasuk jual beli jabatan. Mutasi harus berbasis kompetensi dan kinerja,” tegas Ketua FORWAKU. Selasa (3/2/2026)
FORWAKU juga menyoroti kabar yang beredar bahwa telah disiapkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan strategis, termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut Ketua FORWAKU, mutasi Eselon II merupakan kunci utama dalam menentukan arah birokrasi daerah.
“Ibarat permainan catur, Eselon II adalah bidak inti. Jika salah menempatkan, maka ujungnya bisa skakmat. Sementara Eselon III dan IV itu pelengkap, tapi inti kekuatan tetap di Eselon II,” ujarnya.
Selain itu, FORWAKU mengaitkan isu ini dengan kebijakan alih tugas besar-besaran kepala sekolah yang dilakukan beberapa pekan lalu. Sekitar 228 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, hingga SMP telah dimutasi dalam satu kegiatan yang berlangsung di SMPN 1 Cilimus.
Namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah, khususnya SD dan SMP, yang hingga kini **belum memiliki kepala sekolah definitif.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa setelah mutasi besar-besaran masih banyak sekolah yang kosong kepala sekolahnya? Ada apa di balik semua ini?” ungkapnya.
FORWAKU menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses mutasi rotasi di lingkungan Pemkab Kuningan agar tetap berada di jalur meritokrasi dan profesionalisme.
“Intinya, kami meminta Bupati dan Baperjakat transparan dalam setiap proses mutasi–rotasi. Ini demi masa depan birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya.
/Red
