Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan serius datang dari wali murid TK Mekarsari dan SDN 2 Cimaranten, Kecamatan Cipicung, yang mengaku kecewa terhadap kualitas makanan MBG yang diterima anak-anak mereka.
Kekecewaan tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Jumat, 19 Desember 2025, di Balai Desa Cimaranten, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan.
Seorang wali murid mengungkapkan keluhannya dengan menunjukkan secara langsung paket makanan MBG yang diterima anaknya dari sekolah. “Saya kecewa dengan pelayanan MBG di sekolah anak saya. Nasi dan lauknya seperti ini,” ujarnya sambil memperlihatkan kondisi makanan yang dinilai jauh dari standar kelayakan konsumsi anak.
Tak hanya menu nasi dan lauk, wali murid tersebut juga memperlihatkan bungkusan snack serta susu kotak kental manis yang merupakan jatah MBG untuk hari Sabtu, namun telah dibagikan lebih awal pada hari Jumat. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme distribusi serta pengawasan program di tingkat pelaksana.
Lebih jauh, wali murid mengaku kerap menerima lauk berupa tempe yang sudah berbau tidak sedap dan diduga busuk. Selain itu, tahu yang diterima anak-anak disebut gosong dan diduga merupakan sisa makanan hari sebelumnya yang kembali digoreng. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat MBG seharusnya menjadi program strategis untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Keterangan tersebut dibenarkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cimaranten saat dikonfirmasi wartawan. Ia mengakui adanya keluhan masyarakat terkait kualitas makanan MBG yang berasal dari dapur Mekarsari, Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., mengaku terkejut setelah mendengar langsung aspirasi warga sekaligus melihat kondisi sajian MBG yang diperlihatkan oleh para wali murid. Menurutnya, menu tersebut jauh dari harapan pemenuhan unsur kesehatan dan gizi bagi anak sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ika menegaskan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukannya merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kuningan dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik.
“Saya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi, apa pun yang saya temukan hari ini tentu menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Temuan di tingkat kabupaten akan saya laporkan kepada Satgas MBG Kabupaten,” tegasnya.
Ia menambahkan, karena persoalan ini terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan, maka seluruh keluhan dan masukan masyarakat akan disampaikan secara resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk segera ditindaklanjuti.
“Kalau di tingkat provinsi tentu akan saya sampaikan ke provinsi. Namun karena ini terjadi di Kabupaten Kuningan, maka akan saya laporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar ada perbaikan nyata,” pungkasnya.
/Red
