Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2025. Bertempat di aula balai desa cimaranten kecamatan Cipicung kabupaten kuningan. Jumat (19/12/2025)
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan XIII (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menegaskan bahwa pengawasan menjadi instrumen penting dalam mengawal efektivitas kebijakan daerah, pengelolaan anggaran, serta kinerja perangkat daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan.
“Pengawasan ini bukan semata-mata untuk mencari kekurangan, melainkan memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Hj. Ika Siti Rahmatika kepada wartawan.
Menanggapi pertanyaan terkait kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan, Hj. Ika menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Ia mengaku telah melaksanakan kegiatan masa persidangan (MPI) dan secara langsung melakukan peninjauan lapangan.
“Saya kemarin sudah melaksanakan kegiatan MPI. Mudah-mudahan dari provinsi juga akan terus melakukan pengawasan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Kuningan,” katanya.
Ia juga menyinggung soal perhatian terhadap pemanfaatan lahan dan upaya penanaman kembali. Menurutnya, sejumlah pihak yang saat ini menjadi perbincangan publik juga telah menunjukkan komitmen terhadap penanaman dan penghijauan.
“Saya bukan hanya mendengar, tapi melihat langsung dan bahkan ikut turun ke lapangan. Saya pernah terjun langsung bersama istri beliau untuk menanam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Terkait isu alih fungsi lahan, vila, dan hotel, Hj. Ika mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum melakukan peninjauan langsung ke seluruh lokasi yang dimaksud. Namun, ia memastikan bahwa kawasan yang sempat ia kunjungi masih dalam kondisi relatif rimbun.
“Untuk Arunika, saya sudah ke sana dan melihat langsung. Saat ini masih terlihat rimbun. Namun untuk hotel atau lokasi lain, saya belum pernah melihat langsung ke sana,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, sektor pariwisata, dan keberlangsungan pertanian serta lingkungan. Menurutnya, semua pihak perlu saling menjaga dan saling memahami.
“Petani ingin berjalan, perdagangan ingin berkembang, dan pembangunan juga ingin maju. Pemerintah daerah tentu sedang berupaya mencari titik temu terbaik untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Hj. Ika juga menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan, di bawah kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar, tengah berupaya maksimal dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan.
“Sebagai anggota DPRD, tugas saya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, termasuk kepada anak-anak dan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus,” pungkasnya.
/Moris/Team
