Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Kuningan, Hj. Henny Rosdiana.SH.,S.sos.,M.Si.,NL.P menegaskan bahwa kegiatan yang disebut sebagai sekolah sampah maupun bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah tidak pernah dikoordinasikan secara resmi dengan APDESI Merah Putih. Ia mengaku informasi tersebut justru lebih banyak didengar dari kabar mulut ke mulut serta pemberitaan media.
Hj. Henny secara terbuka membantah adanya dugaan bahwa program tersebut merupakan titipan atau instruksi dari Bupati Kuningan agar desa-desa ikut serta. Menurutnya, narasi yang berkembang tersebut tidak berdasar dan berpotensi menciptakan persepsi keliru di kalangan pemerintah desa. Ujarnya kepada wartawan Sabtu (13/12/2025)
“Tidak ada titipan Pak Bupati. Isu itu tidak benar sama sekali. Terus terang saya merasa tidak enak dan tersinggung dengan adanya anggapan seperti itu,” ujar Hj. Henny.
Ia menjelaskan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa program sekolah sampah berasal dari penawaran pihak perusahaan tertentu. Namun hingga kini, menurutnya, tidak ada kejelasan asal-usul, mekanisme, maupun dasar koordinasi resminya dengan organisasi pemerintah desa. Bahkan dirinya mengaku tidak pernah menerima penawaran langsung terkait kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Hj. Henny menegaskan bahwa prinsip utama pemerintah desa dalam pengelolaan sampah adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan, bukan membebani desa dengan kegiatan yang berbiaya besar. Saat ini, APDESI Merah Putih Kuningan juga akan melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah skala desa yang masih dapat ditangani secara mandiri.
“Yang terpenting desa itu aman dari sampah. Kalau ke depan mau lebih baik, silakan berkolaborasi. Tapi jangan sampai desa dibebani biaya besar dengan dalih sekolah sampah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan ketidaksetujuannya apabila program sekolah sampah dijadikan ajang komersialisasi. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah seharusnya bersifat pemberdayaan, bukan sarana mencari keuntungan dari desa.
Sebagai alternatif, APDESI Merah Putih Kuningan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa, serta menggagas rencana Jambore Sampah sebagai ruang edukasi dan kampanye lingkungan yang lebih inklusif dan tidak membebani desa.
“Keinginan kami kegiatan seperti ini gratis. Kalau pun ada biaya kecil, itu masih wajar. Tapi jangan sampai desa menjadi objek pungutan. Ke depan, kami ingin mencari solusi pendanaan dari kabupaten atau pihak lain agar Kuningan bisa lebih baik dalam pengelolaan sampah,” pungkasnya.
/Moris
