Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memutar otak untuk mengimbangi keterbatasan kondisi fiskal daerah dalam perbaikan infrastruktur jalan. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Tedi Bismar, mengungkapkan bahwa sejak 2024 hingga 2026, Kabupaten Kuningan tidak menerima alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan jalan kabupaten.
“Sudah dua tahun, dari 2024 sampai 2026, kita tidak menerima bantuan keuangan jalan dari provinsi. Kebijakan ini berlaku se-Jawa Barat karena provinsi memfokuskan anggarannya untuk jalan provinsi,” ujar Tedi Bismar saat berbincang dengan awak media, Rabu (26/8/2026).
Dampak dari tidak adanya bantuan rutin tersebut cukup signifikan. Biasanya, Kabupaten Kuningan mendapat jatah perbaikan hingga 25 kilometer jalan per tahun dari provinsi. Namun, karena bantuan tersebut absen selama dua tahun berturut-turut, Kabupaten Kuningan kehilangan potensi pembenahan sekitar 50 kilometer jalan.
Di tengah keterbatasan anggaran, Dinas PUTR tetap mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia. Hingga awal Agustus 2026, sejumlah pekerjaan telah direalisasikan melalui APBD Murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Melalui APBD Murni 2026, anggaran senilai kurang lebih Rp19 miliar disebar untuk perbaikan jalan di 61 titik prioritas skala kabupaten.
Sementara melalui DAK Penugasan, terdapat alokasi pagu sebesar Rp29 miliar untuk penanganan lima ruas jalan utama. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan rata-rata penanganannya hampir rampung.
Meski tidak mendapatkan Bankeu reguler, Dinas PUTR Kuningan berhasil memperjuangkan alokasi program Bantuan Langsung (BL) melalui DBMPR Provinsi Jawa Barat untuk dua ruas jalan vital yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
Pertama, ruas jalan Winduhaji-Lebakwangi sepanjang 13 kilometer dengan alokasi anggaran Rp16 miliar. Saat ini prosesnya masih dalam tahap lelang di LPSE.
Kedua, ruas jalan di wilayah Pasawahan antara Talaga Biru Cicerem sepanjang 2,5 kilometer dengan alokasi anggaran Rp3,5 miliar.
“Kami hanya penerima manfaat, pekerjaan teknis dan lelang semuanya ditangani langsung oleh pihak provinsi,” jelas Tedi.
Selain itu, untuk ruas jalan dengan skala kecil, Dinas PUTR menempuh jalur swadaya dan gotong royong bersama pemerintah desa yang siap memberikan dukungan berupa tenaga maupun material pendukung.
Untuk mengamankan anggaran infrastruktur di masa mendatang, Bupati Kuningan bersama Kepala Dinas dan Kabid PUTR secara intensif melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai audiensi, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), guna menyampaikan data kebutuhan dasar sektor Bina Marga, Cipta Karya hingga Sumber Daya Air (SDA).
Fokus usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat meliputi percepatan pembangunan Jalan Lingkar Timur-Selatan (JLTS), penanganan sampah TPSA, serta peningkatan jaringan irigasi daerah.
“Kita tidak boleh hanya duduk diam di ‘lembur’. Semua data infrastruktur sudah kami serahkan ke Bappeda dan kementerian pusat. Harapan kami kondisi fiskal nasional membaik, sebab hingga saat ini menu DAK Jalan dan Sampah untuk 2027 masih dikunci oleh pusat,” pungkasnya.
/Moris
