Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Raihan penghargaan bergengsi dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diberikan kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar sebagai TOP Pembina BUMD 2026, serta capaian TOP BUMD Bintang 5 (Golden Trophy) oleh Bank Kuningan, menuai apresiasi sekaligus sorotan dari publik.
Tanggapan kritis datang dari Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) Kabupaten Kuningan, Manap Suharnap. Ia menilai, penghargaan tersebut seharusnya menjadi momentum keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kondisi riil keuangan dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau sudah mendapat predikat TOP Golden, artinya pengelolaannya dinilai sangat baik. Maka sudah seharusnya dibuka ke publik secara transparan, berapa sebenarnya total aset Bank Kuningan, baik aset bergerak maupun tidak bergerak,” ujarnya.
Menurut Manap, transparansi tidak cukup hanya pada pencapaian penghargaan. Publik juga berhak mengetahui perjalanan keuangan perusahaan, mulai dari penyertaan modal awal hingga perkembangan aset secara periodik.
Ia menegaskan bahwa laporan tersebut harus disampaikan secara rinci dan mudah diakses masyarakat, termasuk posisi kas terakhir perusahaan. Namun demikian, ia mengingatkan agar dana milik nasabah tidak dimasukkan sebagai bagian dari aset BUMD.
“Harus jelas dipisahkan. Uang nasabah itu bukan aset perusahaan, itu titipan masyarakat. Jangan sampai terjadi bias informasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Manap juga menyoroti aspek kontribusi nyata BUMD terhadap daerah, khususnya dalam bentuk dividen. Ia menilai, capaian penghargaan sekelas Golden Trophy seharusnya berbanding lurus dengan besaran dividen yang diberikan kepada pemerintah daerah.
“Kalau memang kinerjanya luar biasa, publish juga dong berapa deviden yang dihasilkan. Itu indikator nyata manfaat BUMD bagi daerah,” katanya.
Ia bahkan menyentil kebijakan keuangan daerah yang selama ini masih bergantung pada pinjaman, seperti dari Bank BJB.
“Kalau devidennya besar, kenapa tidak sekalian bantu pemda? Misalnya take over pinjaman dari BJB yang digunakan untuk menutup tunda bayar tahun lalu. Itu baru terasa dampaknya,” sindirnya.
Manap menambahkan, penghargaan semestinya tidak hanya menjadi simbol prestise, tetapi juga harus diiringi dengan akuntabilitas dan keberanian membuka data kepada publik. Ia juga mengingatkan agar aspek pencitraan tidak lebih diutamakan dibanding substansi kinerja.
“Branding itu nomor sekian, karena tidak jarang branding hanya bagian dari pencitraan yang sengaja dipoles. Yang terpenting adalah akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik,” tegasnya.
“Jangan sampai penghargaan hanya jadi seremoni. Justru setelah ini, publik ingin melihat isi ‘dapur’-nya. Seberapa sehat sebenarnya, dan seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, manajemen Bank Kuningan sebelumnya menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan, seiring dengan capaian penghargaan yang diraih dalam ajang nasional tersebut.
/Red
