Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Penanganan kematian massal ikan dewa di kawasan Cigugur kini memasuki babak baru. Setelah ribuan ikan mati dan menyisakan sekitar 50 ekor, sorotan publik kini beralih pada proses rehabilitasi kolam yang dinilai lamban, tidak terukur, dan berpotensi menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat di wilayah hilir.
Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan, menilai rangkaian penanganan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan indikasi lemahnya manajemen krisis, minim mitigasi, serta tidak adanya langkah darurat yang sistematis sejak awal kejadian.
“Ini bukan sekadar insiden kematian ikan. Ini kegagalan tata kelola penanganan lingkungan dan distribusi air,” tegasnya.
Ribuan Ikan Mati, Penanganan Dinilai Tidak Profesional
Kematian lebih dari seribu ikan dewa menjadi indikator kuat adanya persoalan serius dalam penanganan teknis di lapangan. Berdasarkan temuan yang berkembang, keterlambatan pengurasan kolam dan lambannya respons terhadap kondisi ikan yang sudah kritis disebut mempercepat kematian massal.
Upaya darurat yang dilakukan, termasuk penyediaan tabung oksigen di tahap akhir, dinilai tidak memberi dampak signifikan.
Iwa menilai kehadiran dinas teknis tidak menunjukkan kapasitas penanganan yang memadai. Bahkan, berbagai tindakan yang diambil dinilai lebih bersifat reaktif daripada preventif.
“Penanganan dilakukan ketika korban sudah banyak. Ini bukan mitigasi, tapi respons terlambat,” katanya.
Investigasi persoalan tidak berhenti pada kematian ikan dewa semata. Normalisasi kolam yang berjalan lambat dinilai berpotensi mengganggu distribusi air ke wilayah hilir.
Jika pengeringan kolam tidak segera diselesaikan dan saluran air tidak segera dipulihkan, maka pasokan air ke kolam warga dan sawah masyarakat terancam terhambat. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerugian ekonomi baru.
Kolam ikan warga berpotensi kekurangan air
Ikan milik masyarakat bisa mabuk dan mati
Sawah kehilangan sumber pengairan utama
Aktivitas pertanian terancam terganggu
Menurut Iwa, dampak berantai inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Jangan sampai bencana ekologis di hulu berubah menjadi bencana ekonomi bagi masyarakat di hilir,” ujarnya.
Dugaan Masalah Tata Kelola Air dan Kebijakan Teknis
Ia juga menyoroti kebijakan teknis yang dinilai memperparah kondisi, termasuk penutupan aliran air menuju kolam yang diduga mempercepat kematian ikan.
Di sisi lain, keberadaan PDAM disebut tidak terdampak langsung karena mengambil air dari sumber mata air utama, bukan dari kolam ikan dewa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas pengelolaan sumber air.
Situasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan kritis:
Mengapa penanganan darurat tidak dilakukan sejak awal kematian ikan?
Mengapa pengurasan dan normalisasi kolam berlangsung lambat?
Mengapa aliran air ke kolam sempat tertutup?
Siapa yang bertanggung jawab atas koordinasi penanganan krisis?
Hingga kini belum ada penjelasan komprehensif terkait hal tersebut.
Iwa juga menyoroti pekerjaan rehabilitasi kolam yang dinilai berjalan tanpa arah jelas. Pembangunan gorong-gorong pembuangan air serta pembukaan sumur dasar kolam disebut belum ditangani secara menyeluruh.
Menurutnya, proyek yang tidak tuntas justru berisiko memperburuk kondisi ekosistem dan memperpanjang krisis pasokan air.
“Pekerjaan yang menggantung sangat berbahaya. Bukan hanya bagi sisa ikan, tetapi juga bagi kolam warga dan sawah di bawahnya,” tegasnya.
Desakan Investigasi dan Langkah Cepat Pemerintah
Ia mendesak pemerintah daerah Kuningan melakukan langkah cepat dan transparan, meliputi:
percepatan rehabilitasi kolam secara menyeluruh,
pembukaan kembali sumber air yang tertutup,
percepatan pembangunan saluran pembuangan air,
evaluasi kinerja penanganan oleh instansi teknis,
audit tata kelola distribusi air kawasan.
Menurutnya, lambannya penanganan kematian ikan tidak boleh terulang dalam proses rehabilitasi kolam.
“Jika pemerintah kembali lamban, dampaknya bukan hanya kepunahan ikan dewa, tetapi juga kerugian petani dan masyarakat luas,” ujarnya.
Kasus kematian ikan dewa Cigugur kini tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga ujian terhadap transparansi dan respons pemerintah daerah dalam menangani krisis publik.
Publik menunggu kejelasan penyebab, pertanggungjawaban, serta langkah nyata penyelamatan ekosistem dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada aliran air dari kawasan tersebut.
Jika tidak segera ditangani secara serius, kasus ini berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pengelolaan sumber daya air di daerah.
/Red
