Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Momentum bulan suci Ramadhan seharusnya menjadi ruang refleksi moral bagi aparatur pemerintahan daerah untuk memperbaiki diri, memperkuat integritas, dan menata kembali tata kelola birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun realitas yang terjadi kerap justru berbanding terbalik.
Alih-alih menjadikan Ramadhan sebagai sarana pertobatan dan pembenahan sistem pemerintahan, sejumlah kegiatan seremonial seperti acara buka puasa bersama justru dinilai berpotensi menjadi ajang pencitraan pejabat, bahkan menggunakan anggaran makan dan minum yang bersumber dari uang rakyat.
Kondisi ini menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa kegiatan seremonial tanpa substansi reformasi hanya mempertegas jarak antara elite birokrasi dan masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Pengamat kebijakan publik menilai Ramadhan seharusnya menjadi momentum penguatan etika pelayanan publik. Nilai-nilai pengendalian diri, kejujuran, dan empati terhadap penderitaan masyarakat seharusnya tercermin dalam kebijakan pemerintah.
Namun praktik yang sering terjadi justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Agenda buka bersama pejabat dengan kemasan kebersamaan dinilai hanya menjadi ritual formal yang minim dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan jeritan ekonomi masyarakat, penggunaan dana publik untuk kegiatan seremonial dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan sosial.
Sorotan utama tertuju pada penggunaan anggaran makan dan minum dalam kegiatan buka bersama yang bersumber dari APBD. Secara administratif kegiatan tersebut kerap dianggap sah, namun secara etika publik dinilai problematis.
Kritik yang muncul bukan semata soal kegiatan berbuka, melainkan pada pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat: ketika penghematan diminta dari rakyat, tetapi birokrasi tetap menjalankan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
Fenomena ini dinilai memperkuat persepsi publik bahwa birokrasi lebih fokus pada simbol kekuasaan dibanding pembenahan pelayanan.
Pandangan Ulama: Ramadhan Harus Melahirkan Kejujuran dan Amanah
Menurut Ustadz Bahrudin, Ramadhan bukan sekadar ritual ibadah individual, tetapi juga momentum perbaikan moral dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
“Puasa mengajarkan kejujuran, pengendalian diri, dan amanah. Jika pejabat publik menjalankan nilai-nilai Ramadhan dengan benar, maka tidak ada ruang untuk korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran rakyat untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dikaji secara etis.
“Ramadhan mengajarkan empati terhadap penderitaan rakyat. Jika rakyat masih kesulitan ekonomi, maka pejabat seharusnya lebih mengutamakan pelayanan dan penguatan kesejahteraan daripada kegiatan seremonial,” tambahnya.
Ramadhan seharusnya menjadi momentum evaluasi internal birokrasi: memperbaiki sistem rekrutmen, menghentikan praktik nepotisme, memperkuat transparansi anggaran, serta memastikan pelayanan publik berjalan adil dan bersih.
Tanpa langkah konkret tersebut, kegiatan keagamaan yang dilakukan pemerintah hanya berisiko menjadi ritual tanpa makna sosial.
Masyarakat kini menuntut perubahan nyata, bukan sekadar simbol. Mereka menginginkan birokrasi yang hadir sebagai pelayan publik, bukan sebagai institusi yang mempertahankan kenyamanan kekuasaan di tengah penderitaan rakyat.
Sejumlah elemen masyarakat sipil mendorong pemerintah daerah menjadikan Ramadhan sebagai momentum reformasi birokrasi secara substantif, antara lain melalui:
transparansi penggunaan anggaran publik,
pembatasan kegiatan seremonial non-prioritas,
penguatan sistem merit dalam jabatan publik,
peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Ramadhan menjadi ujian sesungguhnya bagi moral birokrasi: memilih refleksi dan perbaikan, atau sekadar mempertahankan tradisi seremonial yang jauh dari semangat keadilan sosial.
/Red
