Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Krisis kematian ikan dewa di Kolam Cigugur terus berlangsung tanpa kepastian penanganan yang efektif. Hingga Minggu siang (8/2/2026), lebih dari 500 ekor ikan dewa dilaporkan mati, sementara ratusan lainnya berada dalam kondisi sakit dan sekarat. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi pengelolaan, koordinasi teknis, dan pengambilan keputusan dalam kondisi darurat ekologis.
Proses pengurasan kolam yang dilakukan belakangan dinilai tidak berjalan sebagai upaya penyelamatan, melainkan justru memperpanjang penderitaan ikan. Air kolam yang berkurang sebagian membuat ikan bertahan terlalu lama dalam lingkungan air yang telah rusak. Sementara itu, pengeringan kolam terhambat oleh saluran pembuangan yang tertutup cor beton permanen, yang tidak dapat dibongkar dengan peralatan yang tersedia di lapangan.
Sejumlah saksi menyebutkan bahwa aktivitas penanganan sempat terhenti di tengah kondisi kritis, tanpa penjelasan terbuka mengenai alasan penghentian tersebut. Padahal, dalam situasi darurat, waktu menjadi faktor penentu keselamatan biota yang tersisa.
“Penanganan terlihat stagnan. Tidak ada kejelasan siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan terus berjalan,” ujar Iwa Gunawan, tokoh pemuda Marhaen, di lokasi kejadian.
Ia menggambarkan kondisi ikan dewa yang sekarat seperti pasien gawat darurat yang dibiarkan menunggu tanpa kepastian tindakan. Menurutnya, ketiadaan langkah cepat dan tegas menunjukkan absennya mekanisme respons darurat yang seharusnya sudah menjadi standar pengelolaan fasilitas publik dan lingkungan hidup.
Kondisi semakin kompleks ketika alat berat yang disiapkan tidak dapat dioperasikan karena ketinggian air kolam masih mencapai batas yang tidak aman. Namun hingga siang hari, tidak terlihat upaya alternatif yang memadai untuk mempercepat penyurutan air atau meminimalkan risiko kematian lanjutan.
Aktivis lingkungan Frederik Amallo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam pengelolaan krisis lingkungan.
“Ketika sebuah kawasan konservasi menghadapi situasi darurat, yang dibutuhkan adalah keputusan cepat, koordinasi jelas, dan tanggung jawab yang tegas. Ketika semua itu tidak tampak, maka risiko kepunahan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan,” ujarnya.
Menurut Frederik, berlarut-larutnya penanganan menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan institusional dalam menghadapi krisis ekologis, terutama pada objek yang memiliki nilai konservasi, sejarah, dan simbolik tinggi bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan siapa pengambil keputusan di lapangan, dasar penghentian pekerjaan, serta rencana konkret penyelamatan ikan yang masih hidup. Sementara itu, waktu terus berjalan dan kematian ikan dewa masih terjadi.
/Red
