Advertisement
JAKARTA - JOURNALGAMAS.COM,- Penasihat Forum Masyarakat Sipil Independen (Formasi), Rd Sandy Tumiwa, S.H., menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Kapolri yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara tegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurut Sandy, penegasan tersebut sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Selain itu, pengaturan mengenai kedudukan Polri juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
“Pernyataan Kapolri merupakan penegasan konstitusional dan yuridis bahwa Polri berada dalam satu garis komando dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ini penting untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kepercayaan publik,” ujar Sandy yang juga menjabat sebagai Ketua Humas Setya Kita Pancasila dalam keterangannya, Rabu.
Ia menilai, kejelasan garis komando merupakan fondasi utama agar Polri tetap profesional dan independen dalam penegakan hukum, namun tetap berada dalam kerangka demokrasi dan prinsip supremasi sipil.
Lebih lanjut, Sandy mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak memelintir pernyataan Kapolri ke arah politisasi yang justru dapat melemahkan institusi negara.
“Posisi Polri di bawah komando Presiden adalah amanat konstitusi dan undang-undang. Ini bukan ruang tafsir politik, melainkan ketentuan hukum yang harus dihormati bersama,” tegasnya.
/Moris
