Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) Kabupaten Kuningan, Manap Suharnap, menyoroti belum dilaksanakannya rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Padahal, isu perombakan jabatan tersebut telah lama berembus dan kerap menguat menjelang akhir tahun anggaran.
Hingga memasuki awal tahun baru 2026, rotasi mutasi yang dinanti publik itu tak kunjung terealisasi. Kondisi ini, menurut Manap, justru memperkuat dugaan adanya tarik ulur kepentingan politik, sekaligus membuka ruang spekulasi terkait maraknya peran calo jabatan yang diduga bermain dalam praktik transaksi kekuasaan di balik layar.
“Penundaan yang berlarut-larut ini bukan sekadar persoalan teknis. Publik membaca ada kepentingan yang sedang ditarik-ulur, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pasar gelap jabatan yang kembali hidup,” ujar Manap, Jumat (2/1/2026).
Manap menambahkan, penundaan rotasi mutasi ASN kini juga dikaitkan dengan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasi oleh KPK, yang sempat mengguncang Jawa Barat. Peristiwa tersebut, kata dia, turut memengaruhi kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan keputusan strategis di daerah lain, termasuk Kuningan.
“Secara logika sederhana, asumsi publik menjadi masuk akal. Ketika pengawasan lembaga antirasuah menguat, kebutuhan kelembagaan pun bisa ditarik ulur. Ada yang membaca ini sebagai upaya merapatkan barisan, sekaligus memanfaatkan momentum untuk kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Lebih jauh, Manap menilai sistem merit yang selama ini diklaim sebagai dasar penataan birokrasi, berpotensi hanya menjadi jargon normatif. Ia mengingatkan, tanpa komitmen moral dan integritas, merit sistem justru bisa dijadikan kemasan elegan untuk melanggengkan praktik tukar guling kepentingan.
“Merit sistem jangan sampai hanya slogan. Jika integritas ditinggalkan, maka nilai-nilai etika hanya akan menjadi cerita, bahkan terpinggirkan dari praktik nyata birokrasi,” tegasnya.
FORMASI juga mengingatkan bahaya normalisasi praktik gratifikasi dan suap-menyuap yang secara tegas dilarang hukum. Menurut Manap, ketika penyimpangan dibiarkan, kesalahan perlahan dianggap sebagai hal biasa, hingga akhirnya menggerus moral aparatur dan kepercayaan publik.
“Ketika bisikan penyesatan dibiarkan, manusia bisa merasa nyaman dalam kesalahan. Inilah yang harus dicegah bersama,” pungkasnya.
/Red
