Advertisement
BANDUNG - JOURNALGAMAS.COM,- Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan, mengingatkan publik terhadap ancaman serius yang membayangi kedaulatan politik Indonesia, seiring kembali menguatnya wacana pemilihan kepala negara dan kepala daerah melalui DPR dan DPRD. Menurutnya, arah demokrasi nasional saat ini berpotensi mengalami kemunduran dan menjauh dari cita-cita kemerdekaan sebagaimana digagas Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
Iwa menilai, memasuki tahun 2026, dinamika politik global harus menjadi cermin bagi Indonesia dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan bangsa. Ia menyoroti praktik negara-negara adikuasa yang kerap melakukan intervensi terhadap negara lain yang dinilai mengganggu kepentingannya, baik melalui tekanan ekonomi, politik, maupun skema geopolitik terselubung.
“Sejarah dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang berupaya berdiri mandiri kerap menghadapi tekanan luar biasa. Ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak lengah dan tetap waspada dalam menjaga kedaulatan nasional,” ujar Iwa, Minggu (11/1/2026).
Ia juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia, khususnya peristiwa politik tahun 1965, yang menurutnya tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik global pada masa itu. Peristiwa tersebut, kata Iwa, menjadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa dapat tergerus ketika kepentingan asing masuk dan memengaruhi dinamika politik domestik.
Dalam konteks kekinian, Iwa secara tegas mengkritisi kembali mencuatnya wacana pemilihan presiden dan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan di parlemen. Menurutnya, gagasan tersebut berpotensi menghilangkan hak politik rakyat secara langsung dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat.
“Pemilihan langsung adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari sistem politik yang otoriter. Menghapus hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri merupakan kemunduran serius bagi demokrasi,” tegasnya.
Ia menilai, hingga saat ini hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara terbuka menyatakan sikap penolakan terhadap wacana pemilihan tidak langsung tersebut. Sikap itu, menurut Iwa, mencerminkan konsistensi dalam menjaga demokrasi dan keberpihakan pada kedaulatan rakyat.
Lebih lanjut, Iwa mengkritik dalih tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang yang kerap dijadikan pembenaran untuk menghapus sistem pemilihan langsung. Menurutnya, persoalan tersebut justru lahir dari sistem politik yang tidak sehat dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak konstitusional rakyat.
“Rakyat tidak boleh terus disalahkan. Elit politiklah yang seharusnya bertanggung jawab atas praktik-praktik yang mencederai demokrasi dan memperbaiki sistemnya,” ujarnya.
Iwa meyakini, pembahasan mengenai arah sistem pemilu ke depan akan menjadi agenda strategis di DPR RI menjelang Pemilu 2029–2030. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda untuk tetap kritis dan aktif mengawal demokrasi agar tidak kembali ke pola kekuasaan elitis.
“Berdaulat di bidang politik adalah kunci utama menuju kemandirian bangsa. Rakyat harus tetap diberi hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri,” pungkasnya.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Iwa menegaskan bahwa nilai-nilai Trisakti Bung Karno berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya masih sangat relevan untuk menjaga Indonesia dari segala bentuk penjajahan modern, baik ideologis, politik, maupun ekonomi.
/Red
