Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Di kaki Gunung Ciremai, persoalan lingkungan kini bukan lagi sekadar isu konservasi, melainkan ancaman krisis air dan potensi konflik sosial. Namun saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Kuningan, lokasi Arunika yang selama ini disorot sebagai titik krusial alih fungsi daerah tangkapan air justru luput dari pengecekan langsung.
Sidak KDM pada Kamis (15/1/2026) dilakukan di kawasan Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan. Dalam kunjungan tersebut, KDM menegaskan komitmennya menindak siapa pun yang merusak Ciremai. Namun publik mempertanyakan arah sidak tersebut, lantaran lokasi yang paling sering disebut dalam diskursus kerusakan lingkungan tidak masuk agenda kunjungan.
Meski disebut berlangsung senyap, kedatangan KDM tercatat didampingi Sekretaris Daerah dan anggota DPRD, menandakan kunjungan itu bersifat resmi. Fakta ini menambah sorotan, karena sidak dilakukan di lokasi yang relatif minim polemik, sementara Arunika yang kerap dipersoalkan publik tidak disentuh.
Ketua FORMASI Manap Suharnap menilai ketidakhadiran Gubernur di Arunika menimbulkan pertanyaan serius.
“Jika sidak dimaksudkan untuk menyelamatkan Gunung Ciremai, maka kawasan yang paling sering disebut sebagai sumber persoalan seharusnya menjadi prioritas. Mengabaikan titik krusial hanya akan memperbesar risiko krisis air dan ketegangan sosial di kemudian hari,” ujarnya.
Arunika berada di kawasan strategis kaki Gunung Ciremai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Sejumlah warga dan pegiat lingkungan menilai perubahan fungsi kawasan tersebut telah berdampak pada penurunan debit mata air, berkurangnya pasokan air untuk pertanian, serta meningkatnya kerentanan bencana. Dampak ekologis ini berkelindan langsung dengan persoalan sosial di wilayah hilir.
Ketika akses air makin terbatas, potensi gesekan antarwarga dan konflik kepentingan antarwilayah menjadi ancaman nyata. Dalam konteks Kuningan yang selama ini dikenal sebagai daerah konservasi dan lumbung air, kondisi ini berpotensi membalik peran strategis Ciremai dari penyangga kehidupan menjadi sumber persoalan baru.
Absennya Arunika dalam agenda sidak dinilai bukan sekadar soal teknis kunjungan, melainkan menyangkut arah kebijakan perlindungan lingkungan. Publik kini menunggu langkah lanjutan pemerintah provinsi, apakah berani menyentuh seluruh simpul persoalan di kaki Ciremai atau membiarkan risiko krisis terus membesar.
Gunung Ciremai adalah penyangga kehidupan publik yang perlindungannya merupakan tanggung jawab negara. Negara akan dinilai bukan dari seberapa sering pejabatnya bersidak, melainkan dari keberanian menyentuh titik paling bermasalah sebelum krisis air dan konflik sosial berubah menjadi kenyataan.
/Red
