Journal Gamas

Label


lisensi

Red
Desember 01, 2025, 13.00 WIB
Last Updated 2025-12-01T06:00:24Z
EksosbudHeadline

Manap Kritik Keras Kebijakan Moratorium: “Belajar dari Aceh, Sumatra, dan Sibolga agar Kuningan Tak Ulangi Kesalahan”

Advertisement

KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,-
Keputusan Bupati Kuningan membuka segel atau moratorium pembangunan perumahan di Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Kuningan mendapat kritik keras. Manap, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Gibas Resort Kuningan, menilai kebijakan tersebut diambil tanpa kajian menyeluruh dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius.

“Bupati Kuningan memang mendapat penghargaan dari Gubernur, namun itu bukan alasan untuk mengambil keputusan strategis tanpa melibatkan lembaga teknis secara komprehensif. BPBD adalah lembaga presisi yang memahami risiko kebencanaan, mengapa tidak dijadikan rujukan? Kita sudah melihat contoh nyata di Sumut, Aceh, hingga Sumbar. Apa kita mau mengulang kesalahan yang sama?” tegas Manap, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, program pembangunan perumahan yang didorong untuk memenuhi kebutuhan nasional memang berbasis kajian, namun tetap menyisakan celah besar. Salah satunya adalah tidak terakomodirnya BPBD dalam pembahasan dampak pembukaan moratorium lahan.

Manap memperingatkan bahwa perubahan wajah wilayah akibat pembangunan yang terlalu masif kini mulai dirasakan masyarakat. Desa Ancaran dan Desa Padarek disebut sebagai contoh paling nyata. Dua wilayah yang dulu beriklim sejuk kini berubah drastis menjadi panas lebih dari 100 persen akibat hilangnya pepohonan dan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air dan sumber oksigen.

“Air semakin sulit. Banyak sumur warga mengering. Ini bukan cerita dramatis, tapi fakta yang terjadi,” ungkap Fahru, warga Ancaran, disambut pengakuan serupa dari Supri, warga Padarek.

Manap menegaskan, pemerintah daerah harus berhenti bersikap reaktif dan mulai membuka ruang evaluasi yang serius. Ia menilai, pengambil kebijakan harus lebih kooperatif terhadap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat, demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan generasi yang akan datang.

“Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal nasib saudara-saudara kita ke depan. Jika kebijakan ini salah arah, dampaknya tidak bisa dibalik,” pungkasnya.

/Red