Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Adagium yang mengatakan bahwa politisi semuanya sama saja, mereka menjanjikan akan membangun jembatan walaupun disana tidak ada sungai, nampaknya tidak berlaku bagi Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Kutipan atau adagium hebat diatas diambil dari bekas Perdana Menteri Uni Soviet yaitu Nikita Krhushchev yang mengingatkan tentang pentingnya kepemimpinan yang bisa dipercaya. Atau kalau istilah Bung Karno, pemimpin yang satu kata antara ucapan dengan tindakannya.
Tulisan ini dibuat sebagai refleksi bagi kita semua akan pentingnya seorang pemimpin yang mempunyai integritas, bisa bekerja dan cakap. Seorang pemimpin baik di daerah maupun nasional tentu harus mempunyai integritas. Integritas artinya utuh. Utuh yang dimaksud disini artinya antara nilai yang dipegang dengan perbuatan yang dikerjakan itu nilainya sama. Maka seorang pemimpin bisa disebut pribadi yang berintegritas apabila dia utuh dalam memegang nilainya.
Seperti kita ketahui bersama, pada saat HUT Kuningan 1 September 2025, Bupati Dian memberikan kado istimewa berupa selesainya 100 % hutang tunda bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan Tahun 2024 senilai Rp 97,6 miliar yang sempat menjadi momok besar dan menimbulkan keresahan di kalangan penyedia jasa. Saat itu banyak pihak meragukan kemampuan Pemkab Kuningan untuk melunasi kewajiban tersebut di tengah kondisi fiskal yang berat.
Luar biasanya lagi, hingga Rabu (31/12/2025), menjelang tahun baru angin segar kembali datang. Pemkab Kuningan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berhasil membayar seluruh hutang jangka pendek dan kewajiban APBD Kuningan untuk tahun 2025. Progres ini menjadi capaian penting yang menandai keseriusan pemerintahannya dalam menepati janji politik dari Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar yang ingin fiskal keuangan sehat kembali dan sebagai bukti nyata komitmen dalam menuntaskan persoalan mendasar keuangan daerah.
Keberhasilan ini sebagai bukti nyata kepemimpinan Bupati Dian sekaligus keputusan tepat dalam menempatkan H. Deden Kurniawan Sopandi, Aks, SE, M.Si, CFrA, QRMP sebagai Kepala BPKAD. Pilihan itu membuat manajemen keuangan daerah lebih tertata. Dengan latar belakang pengalaman panjang di birokrasi, Deden dianggap mampu menjalankan strategi keuangan yang tepat sasaran. Ia tidak hanya mengelola angka-angka, tetapi juga membangun kepercayaan di tengah masyarakat dan penyedia jasa.
Deden menunjukkan kinerja yang jarang dimiliki oleh pejabat teknis. Skema efisiensi pengeluaran dan percepatan PAD yang ia jalankan berhasil mempercepat pembayaran Tunda Bayar tanpa harus menunggu realisasi pinjaman jangka menengah. Hal ini menjadi bukti kecerdikan dan komitmennya dalam menjalankan tugas. Bukan hanya bekerja di balik meja, tetapi juga berani tampil menjelaskan dengan terbuka kepada publik. Gaya kepemimpinan Deden menambah nilai positif di tubuh birokrasi Kuningan. Ia menunjukkan bahwa pejabat teknis pun bisa menjadi motor perubahan jika diberikan ruang dan kepercayaan penuh. Dengan kinerja semacam ini, publik bisa kembali percaya pada profesionalisme aparatur sipil negara.
Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil menuntaskan beban tunda bayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp 96,7 miliar. Tunda bayar sudah empat tahun berturut-turut menghantui APBD Kuningan akibat belanja yang lebih besar dari pendapatan. Namun, komitmen kuat dari Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. untuk menempatkan penyelesaian utang daerah sebagai prioritas utama sehingga semuanya selesai.
Langkah yang ditempuh oleh BPKAD Kuningan antara lain melalui pengetatan pengeluaran di semua SKPD. Belanja rutin seperti gaji, TPP, listrik, air, internet, dan honor THL tetap dibayar tepat waktu, sedangkan kegiatan lain disesuaikan dengan skala prioritas. Selain penghematan, akselerasi pendapatan daerah menjadi kunci. Bapenda didorong maksimal untuk mempercepat realisasi PAD serta memperlancar syarat penyaluran transfer dari pusat ke daerah dan semua SKPD juga bekerja keras agar pendapatan lebih cepat terealisasi. Peningkatan pendapatan daerah menjadi solusi utama kapasitas fiskal membaik.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aset. Beberapa gedung eks perkantoran sudah dialihfungsikan, sementara aset lain seperti ruko di Ciporang dan Siliwangi mulai disewakan untuk menambah PAD.
Bahkan lahan eks-Inspektorat direncanakan dijadikan area parkir dan ruang terbuka hijau. Semua lahan idle dipasarkan terbuka. Transparansi juga dijaga dengan publikasi harga sewa agar masyarakat tahu dan tidak ada permainan. Dengan langkah efisiensi, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi aset, BPKAD optimistis kondisi keuangan daerah akan semakin sehat.
Bupati Kuningan menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak terjadi gagal bayar pada tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Daerah tahun 2025, Senin (8/12/2025) di Diva Pujasera, Kasturi. Sejak awal Bupati menekankan bahwa seluruh program harus disusun berdasarkan pengelolaan anggaran yang disiplin dan realistis, tidak boleh ada gagal bayar dan itu diputuskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bupati mengingatkan bahwa penyelesaian gagal bayar di 2024 tidak boleh terulang pada 2025. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun langkah konkret agar keuangan daerah tetap stabil dan program pembangunan bisa terus berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, prestasi apapun akan menjadi sia-sia apabila kembali terjadi tunggakan pembayaran program pemerintah.
Sudah banyak teori maupun pesan tentang pentingnya kehati-hatian dan jangan sampai salah dalam memilih seorang pemimpin. Karena kalau sampai salah, akibatnya masyarakat atau organisasi yang dipimpinnya bisa jatuh dalam ketidakstabilan, ketidakadilan, atau bahkan kehancuran. Dan Bupati Kuningan
Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si yang saat ini menjabat adalah sebuah kekecualian. Keberhasilan dan kemampuannya mengelola perubahan dalam pemerintahan yang sekarang diemban, telah menempatkan yang bersangkutan pada posisi tidak ada tanding.
Kuningan, 31 Desember 2025
Uha Juhana
Ketua LSM Frontal
