Advertisement
KUNINGAN – JOURNALGAMAS.COM,- Kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon diadukan terkait sejumlah persoalan, mulai dari kewenangan pengelolaan sumber air, legalitas perizinan, kewajiban konservasi, hingga mekanisme penerimaan dana kompensasi.
Pengaduan disampaikan Imam Royani, Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), kepada pihak Kejati Jabar pada Jumat (6/11/2026). Ia meminta kejaksaan menelaah secara menyeluruh kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kota Cirebon dalam pemanfaatan mata air yang selama ini menjadi sumber pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Cirebon melalui Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
Menurut Imam, persoalan Cipaniis tidak cukup dilihat sebagai kerja sama pelayanan publik antardaerah. Terlebih, sumber mata air tersebut disebut berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah kewenangan Pemkab Kuningan dalam menjamin ketersediaan pasokan air untuk Kota Cirebon. Klausul tersebut tercantum dalam perjanjian kerja sama perubahan ketiga yang ditandatangani Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon pada 22 Agustus 2025.
“Pertanyaannya, sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin pasokan air yang sumbernya berada di kawasan taman nasional? Apakah ada persetujuan atau pelimpahan kewenangan dari otoritas pengelola kawasan? Ini yang perlu diperiksa,” ujar Imam.
Selain kewenangan, legalitas pengambilan air juga menjadi perhatian. Imam menyebut informasi awal yang diperolehnya menunjukkan izin pemanfaatan Mata Air Cipaniis disebut tidak berlaku sejak 2018. Karena itu, ia meminta Kejati menelusuri status perizinan, termasuk kemungkinan adanya perpanjangan atau izin pengganti.
Persoalan tersebut, menurutnya, berkaitan langsung dengan dasar hukum penerimaan dana kompensasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Jika pengambilan air terbukti tidak didukung izin yang sah, mekanisme pemungutan dan penerimaan kompensasi juga harus diperiksa.
“Kalau pengambilan airnya ternyata tidak berizin, maka kompensasi yang diterima dari aktivitas tersebut juga harus diuji dasar hukumnya. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara soal penerimaan kompensasi, tetapi mengabaikan legalitas pemanfaatan sumber airnya. Kami ingin Kejati memeriksa keduanya secara bersamaan,” tegasnya.
Imam juga meminta pemeriksaan terhadap volume pengambilan air, daya dukung lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban konservasi di kawasan TNGC. Menurutnya, pemanfaatan sumber mata air untuk pelayanan publik harus tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kewenangan pengelola kawasan.
Di sisi keuangan, ia meminta penelusuran terhadap dasar penetapan kompensasi, pencatatan penerimaan dalam APBD, realisasi penggunaannya, serta kemungkinan adanya kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.
“Harus jelas dasar penerimaannya, bagaimana pencatatannya, ke mana uangnya digunakan, dan apakah seluruh kewajiban kepada negara sudah dipenuhi. Jangan sampai ada persoalan yang luput hanya karena dibungkus dalam perjanjian kerja sama antardaerah,” katanya.
Lebih jauh, Imam meminta Kejati Jabar tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang secara formal menandatangani perjanjian, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga ikut mencampuri atau memengaruhi proses pengambilan keputusan.
“Jangan hanya periksa siapa yang menandatangani perjanjian. Kami juga meminta ditelusuri siapa saja yang berada di balik prosesnya, siapa yang ikut cawe-cawe, sejauh mana perannya, dan apakah ada kepentingan tertentu yang memengaruhi pengambilan keputusan. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyimpangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegas Imam.
Ia menegaskan, pengaduan tersebut bukan dilandasi kebencian atau persoalan pribadi terhadap pihak mana pun. Langkah itu merupakan upaya mendorong pembenahan tata kelola sumber daya alam agar lebih transparan dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Kuningan.
Menurutnya, Kuningan memiliki kekayaan sumber daya air yang besar. Namun, masyarakat di daerah sumber mata air jangan sampai hanya menjadi penonton atas pemanfaatan kekayaan alam yang berada di wilayahnya sendiri.
“Kami ingin persoalan Mata Air Cipaniis diperiksa secara menyeluruh. Jika memang tidak ada persoalan, pemeriksaan akan membuat semuanya terang. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang menerima keuntungan secara tidak sah, harus dimintai pertanggungjawaban dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” pungkas Imam.***
