Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Pernyataan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan, Dwi Basyuni Natsir, terkait polemik keterlambatan pengajuan surat pergantian Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan justru menuai sanggahan keras dari kalangan internal dan elemen masyarakat sipil.
Pengurus GAMAS Kuningan Aris Munandar yang akrab disapa Moris, menilai pernyataan Dwi bukan hanya tidak solutif, tetapi berpotensi memperkeruh situasi internal partai.
Menurut Moris, alih-alih memberikan klarifikasi yang tegas dan bertanggung jawab, pernyataan Ketua DPD PKS justru menunjukkan adanya kegagalan komunikasi serius di tubuh kepemimpinan partai.
“Pernyataan Ketua DPD PKS Kuningan itu berpotensi menimbulkan kegaduhan internal. Ini bukan sekadar soal teknis pengiriman surat, tapi mencerminkan buruknya komunikasi antara ketua dan sekretaris,” tegas Moris.
Ia juga menyoroti sikap Dwi yang dinilai cenderung melempar kesalahan kepada bawahan sebagai bentuk pembenaran atas kelalaian yang terjadi. Dalam konteks kepemimpinan, kata Moris, hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
“Kalau memang terjadi kesalahan di internal, itu tanggung jawab pimpinan. Bukan malah menyalahkan staf atau sekretariat. Ini justru memperlihatkan lemahnya manajemen kepemimpinan,” lanjutnya.
Moris bahkan mengibaratkan kondisi tersebut dengan pepatah klasik ikan busuk berawal dari kepalanya. Ia menilai, seorang pemimpin seharusnya tampil sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, bukan sebaliknya.
“Sesalah apa pun bawahan, seorang ketua tetap harus ambil alih tanggung jawab. Itu prinsip dasar kepemimpinan. Kalau justru sibuk mencari kambing hitam, itu tanda kepemimpinan yang tidak matang,” ujarnya.
Lebih jauh, Moris secara terbuka mendorong adanya evaluasi serius terhadap kepemimpinan Dwi Basyuni Natsir di tubuh PKS Kuningan. Ia menilai, dinamika yang terjadi saat ini menjadi indikator bahwa organisasi membutuhkan figur yang lebih kuat secara integritas dan manajerial.
“Dengan kondisi seperti ini, sangat wajar jika muncul dorongan pergantian kepemimpinan. PKS butuh kader yang lebih berintegritas, berakhlaqul karimah, dan mampu mengelola organisasi secara profesional, bukan yang justru memperlihatkan kelemahan di depan publik,” tegasnya.
Polemik ini sendiri bermula dari belum diterimanya surat pengajuan pergantian Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan oleh pimpinan DPRD, meski pihak DPD PKS mengklaim surat tersebut telah dikirim. Kondisi tersebut semakin menimbulkan tanda tanya besar di publik terkait tata kelola internal partai.
Situasi ini kini tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi isu kredibilitas kepemimpinan di internal PKS Kuningan.
/R.Abu Shulton
