Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Sekretaris Jenderal KAWALI DPD Kuningan, Rokhim Wahyono, menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan yang baru dilantik, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum.
Namun di balik ucapan tersebut, Rokhim menyisipkan pesan tegas: pekerjaan rumah penegakan hukum di Kabupaten Kuningan masih menumpuk dan menuntut keberanian untuk diselesaikan.
“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ibu Kajari yang baru. Harapan kami sederhana tapi penting, yakni agar berbagai persoalan hukum di Kabupaten Kuningan yang hingga kini belum tuntas dapat segera ditindaklanjuti secara serius,” ujar Rokhim.
Ia menegaskan, salah satu isu krusial yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan hukum di sektor lingkungan hidup. Menurutnya, isu ini bukan sekadar persoalan lokal, melainkan berkaitan langsung dengan tantangan global seperti perubahan iklim serta berdampak pada keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan.
“Persoalan lingkungan hidup harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum semata, tetapi menyangkut masa depan daerah, ketahanan pangan, dan kesinambungan pembangunan. Semua itu membutuhkan pengawasan serta pengawalan hukum yang kuat,” tegasnya.
Selain itu, Rokhim juga menyoroti pentingnya tindak lanjut atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Menurutnya, langkah konkret dari Kejaksaan Negeri akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat penegak hukum dalam merespons isu yang telah menjadi perhatian luas masyarakat.
“Temuan LHP BPK 2025 di Dinas Pendidikan yang viral di media harus menjadi perhatian serius. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas sebagai bukti komitmen Kajari baru dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Rokhim menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kehadiran Kajari baru diharapkan mampu membawa semangat baru dalam penegakan hukum di Kabupaten Kuningan, tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga berani menyentuh persoalan-persoalan strategis yang selama ini terkesan mandek.
/Red
