Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Keberhasilan kebijakan pertanian di Kabupaten Kuningan selama ini kerap diukur melalui indikator produksi. Luas tanam, capaian panen, dan volume hasil menjadi tolok ukur utama. Pendekatan ini tampak sederhana dan mudah dibaca, namun menyisakan persoalan mendasar: apakah peningkatan produksi tersebut benar-benar bermuara pada kepentingan publik.
Dalam perspektif kebijakan publik, produksi hanyalah salah satu bagian dari sistem pertanian. Dampak sosial dan ekonomi pertanian justru sangat ditentukan oleh bagaimana hasil produksi didistribusikan, bagaimana struktur pasar bekerja, serta sejauh mana kelembagaan ekonomi mampu melindungi petani dan konsumen. Ketika petani tetap berada pada posisi tawar yang lemah, sementara harga pangan di tingkat konsumen berfluktuasi dan cenderung tinggi, persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dijelaskan sebagai problem produksi.
FORMASI mencermati adanya kecenderungan kebijakan pertanian daerah yang masih berorientasi hulu. Peningkatan produksi belum diikuti oleh penguatan indikator kinerja yang mengukur ketahanan petani, efektivitas distribusi, dan stabilitas harga. Akibatnya, keberhasilan kebijakan lebih mudah ditampilkan dalam bentuk angka statistik daripada dirasakan secara nyata oleh pelaku utama pertanian maupun masyarakat luas.
Orientasi yang bias produksi ini berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi. Program berjalan di masing-masing perangkat daerah, tetapi tidak terhubung dalam satu desain kebijakan yang utuh. Produksi meningkat tanpa jaminan serapan yang memadai, distribusi berlangsung tanpa mekanisme pengendalian harga yang efektif, dan risiko pasar sebagian besar ditanggung oleh petani.
Dalam kondisi demikian, peran negara cenderung terbatas pada pengelolaan administratif, bukan sebagai perancang sistem yang mampu menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Padahal, sektor pertanian memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui urusan teknis produksi.
Tekanan biaya produksi semakin memperlihatkan kerentanan tersebut. Kenaikan harga sarana produksi dan dampak kebijakan nasional secara langsung dirasakan petani di tingkat tapak. Sementara itu, kebijakan daerah belum sepenuhnya menunjukkan kapasitas adaptif untuk melindungi petani dari tekanan eksternal. Ketika risiko dibiarkan terakumulasi di tingkat produsen, maka klaim keberhasilan pertanian menjadi kehilangan relevansi sosialnya.
Dari sudut pandang kepentingan publik, pertanian seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjaga ketahanan pangan dan pemerataan manfaat ekonomi. Namun ketika kebijakan lebih menekankan capaian kuantitatif ketimbang kualitas sistem, muncul paradoks yang sulit diabaikan: produktivitas meningkat, tetapi ketahanan justru melemah.
FORMASI menilai persoalan mendasar pertanian Kuningan bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada kerangka kebijakan yang belum terintegrasi. Tanpa pembenahan indikator kinerja dan desain kebijakan yang menghubungkan hulu hingga hilir dari produksi, distribusi, hingga pengendalian harga pertanian berisiko terus diperlakukan sebagai statistik, bukan sebagai sistem pelayanan publik.
Keberhasilan pertanian semestinya diukur dari daya tahannya: kemampuan melindungi petani, menjaga stabilitas pasokan, serta menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi lintas dinas yang lebih kuat antara urusan pertanian, pangan, perdagangan, dan perencanaan daerah agar kebijakan pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen secara berkelanjutan, terlebih saat menghadapi bulan suci ramadhan dan menjelang lebaran idulfitri seperti saat ini.
Oleh: Bahrudin Humas Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI)
