Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Proses mutasi dan rotasi jabatan Eselon II dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, UU Kusmana, diminta bersikap tegas, objektif, dan transparan, serta berpedoman penuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Publik menilai, mutasi dan rotasi jabatan sejatinya merupakan instrumen penyegaran birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan, bukan dijadikan ajang balas dendam politik, pemenuhan kontrak kepentingan, apalagi sarana praktik jual beli jabatan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Wartawan Kuningan (FORWAKU), Dodo yang akrab disapa Doceng, saat berbincang dengan awak media di salah satu kedai kopi di Kuningan. Menurutnya, mutasi rotasi Eselon III yang baru saja dilaksanakan harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran serius bagi BAPERJAKAT sebelum melangkah pada mutasi Eselon II dan IV.
“Mutasi Eselon III kemarin harus menjadi barometer. Jangan sampai berbagai persoalan yang muncul terulang kembali pada mutasi Eselon II dan IV. Sekda sebagai Ketua BAPERJAKAT harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas, objektif, dan transparan,” tegas Doceng. Rabu (7/1/2026)
Ia mengingatkan agar BAPERJAKAT tidak larut dalam skenario kepentingan yang telah tersusun rapi dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Menurutnya, setiap mutasi dan rotasi harus memiliki dasar penilaian yang jelas, meliputi rekam jejak kinerja, kedisiplinan, kompetensi, serta jenjang karier aparatur sipil negara.
“Mutasi rotasi bukan panggung balas dendam, bukan pula alat pemuas kontrak politik. Jangan sampai jabatan dijadikan komoditas. Jika ini terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya aparatur, tetapi juga pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
FORWAKU berharap seluruh proses mutasi rotasi ke depan dapat dilakukan secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menghadirkan birokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan segelintir elite kekuasaan.
/Red
