Advertisement
KUNINGAN - JOURNALGAMAS.COM,- Hasil inspeksi mendadak (sidak) DPRD Kabupaten Kuningan lintas komisi ke kawasan Gunung Ciremai kembali menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, sorotan datang dari Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan yang menilai sidak tersebut belum menyentuh akar persoalan, yakni perlindungan tanah subur dan keberlanjutan hidup petani di wilayah Palutungan hingga Cisantana.
Iwa menegaskan, bahkan lahan yang dianggap tidak produktif sekalipun tetap harus dibatasi pemanfaatannya. Apalagi kawasan Palutungan - Cisantana yang dikenal sebagai wilayah pertanian subur dan menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar. Menurutnya, pembiaran alih fungsi lahan secara masif hanya akan memperlemah kedaulatan pangan dan meminggirkan petani. Ujarnya Minggu (21/12/2025)
“Jangan karena sudah mendapatkan sesuatu, suara wakil rakyat justru menjadi ‘ngirung’, bahkan tak bermakna sama sekali. Dalam banyak kasus, posisi wakil rakyat justru tampak lebih membela kepentingan pengusaha dibanding rakyat yang memilihnya,” tegasnya.
Tokoh Marhaen tersebut menekankan bahwa rakyat yang sejatinya harus dilindungi adalah mereka yang menggantungkan hidup pada ladang, sawah, dan tanah di sekitarnya - para petani yang menyediakan kebutuhan pangan bangsa. Ia mengutip pesan Bung Karno bahwa pangan merupakan penentu hidup dan matinya suatu bangsa, sehingga perlindungan terhadap tanah pertanian harus menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, ia menilai pengembangan sektor pariwisata di kawasan Ciremai sah-sah saja dilakukan, namun harus dibatasi dan diatur secara ketat. Menurutnya, potensi wisata yang sejuk dan indah tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun vila dan fasilitas hiburan tanpa kendali, sebab hal itu berpotensi merusak lingkungan dan menggerus basis ekonomi masyarakat lokal.
“Ketika penggunaan lahan dibebaskan tanpa tata kelola yang jelas, tanah pertanian akan menjadi mandul, hutan rusak, dan persoalan air semakin kompleks. Kita lihat sendiri, aturan air baku saja masih banyak dilanggar tanpa sanksi tegas,” ujarnya.
Ia juga mengkritik lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang dinilai abai terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Kondisi tersebut, menurutnya, memperkuat kekecewaan publik dan menambah daftar panjang krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Di akhir pernyataannya, Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat Iwa Gunawan mengimbau para anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk kembali pada jati diri sebagai wakil rakyat sejati. Ia mengingatkan bahwa mandat yang diperoleh bukan hadiah atau lotre, melainkan amanah rakyat yang menunggu keberpihakan nyata.
“Petani adalah tulang punggung negara, pahlawan di ladang dan sawah. Dengan keringat mereka, bangsa ini bisa berdikari. Semangat Marhaenisme harus hidup, bukan hanya untuk membakar semangat petani agar mandiri, tetapi juga menyadarkan wakil rakyat agar berpihak kepada kaum marhaen, bukan kepada segelintir pemilik modal,” pungkasnya.
/Red
.
